 |
| Dahlan Iskan |
Jakarta - Polemik Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan dan DPR masih memanas. Tanggapan pun bermunculan, salah satunya datang dari Koordinator BUMN Care Community, Budi Purnomo Karjodihardjo.
Budi meminta agar Direksi BUMN untuk tidak takut dan ragu dalam mengumumkan nama-nama oknum DPR yang meminta 'jatah' atau melakukan 'pemerasan' kepada BUMN untuk bisa meloloskan pencairan Penyertaan Modal Negara (PMN) dan memperlancar urusan lainnya di DPR.
Terkait persoalan yang muncul karena himbauan penghentian jatah atau upeti kepada oknum DPR, tutur Budi, sebaiknya anggota DPR secara serius mendukung program BUMN yang bersih dan bebas korupsi.
"Masih adanya laporan soal 'pemerasan' oleh oknum DPR-RI membuktikan tidak adanya niat baik untuk bersama-sama membentuk pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Bukan itu saja, oknum DPR tersebut juga tidak amanah dan melawan rakyat," tambahnya.
Sementara itu, tambah Budi mengenai upaya pemanggilan paksa Dahlan oleh sejumlah anggota Komsi VII DPR, sebaiknya urung dilakukan. Budi mengaku tidak perlu memanggil paksa Menteri BUMN untuk datang ke DPR karena Dahlan sudah menyatakan kesediaannya untuk menjelaskan temuan BPK senilai Rp 37 triliun.
"Panggilan pertama, beliau sedang keliling berbagai kota dengan Presiden SBY, dan panggilan kedua, Pak DI (Dahlan Iskan) sedang di berbagai tempat yang sudah dijadwalkan jauh-jauh hari terkait dengan kesejahteraan rakyat," sanggahnya.
Sumber : Detik
Editor : Wansa
Posting Komentar